Sekjen Kemendagri Minta Apkasi Ajak Daerah Utamakan Belanja APBD untuk Produk Dalam Negeri
JABAROKE.COM – Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk mengutamakan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk produk dalam negeri. Hal ini dikatakannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka acara APKASI Procurement Network 2023 di Hall A Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Menurut Suhajar, upaya itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan 40 persen anggaran pengadaan barang/jasa APBD untuk produk dalam negeri. Dia mengimbau, daerah dapat meningkatkan persentase pengadaan barang/jasa tersebut guna memacu bergeraknya perekonomian rakyat.
“Agar [minimal] 40 persen uang APBD dan APBN dialokasikan untuk menghidupkan ekonomi dalam negeri yang menghasilkan produk dalam negeri. Kalau swasta bergerak dan mendapatkan keuntungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan sektor swasta pasti akan melipatgandakan investasi,” ujarnya.
Suhajar menambahkan, bila suatu daerah mau maju, maka perlu memaksimalkan kemudahan dalam berinvestasi. Pasalnya hal itu bakal mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pengusaha besar hingga pedagang kecil. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Suhajar mengapresiasi jajaran Apkasi yang telah konsisten meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta. Menurut dia, kolaborasi itu penting untuk memajukan bangsa dan negara.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pergerakan perekonomian di lingkup masyarakat merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian. Alasannya, langkah itu akan turut serta membantu menekan laju urbanisasi. Pasalnya, selama ini pertumbuhan perekonomian seringkali hanya terpusat di perkotaan.
“Ini saya sampaikan jangan sampai rakyat di daerah menjadi sedikit karena semua pindah ke kota. Karena [berdasarkan penelitian] setiap 3 orang di desa ditanya, 2 orang ingin tinggal di kota. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi daerah adalah membangun [perekonomian desa di] daerahnya agar lebih hebat paling tidak sama dari perkembangan kota,” imbuhnya.
Dia juga meminta daerah untuk memanfaatkan teknologi digital. Pelayanan tersebut dinilai penting untuk memudahkan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan bangsa.
“Kalau kita tidak mengantisipasi dunia yang nyata hari ini dengan revolusi digital berbasis internet maka sepertiga rakyat kita tidak punya akses ke dunia modern hari ini. Artinya membangun infrastruktur jaringan adalah sebuah kewajiban hari ini, bahu membahu antara pemerintah pusat dan Pemda, tidak ada yang boleh melepaskan tangan untuk ini,” tandas Suhajar.(Wan)
Sumber: Puspen Kemendagri
