JABAROKENEWS.COM, Yogyakarta – Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (28/10/2026). Aksi berlangsung dengan titik awal di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan berlanjut hingga kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan terkait kesejahteraan rakyat, hak-hak pekerja, pendidikan, lingkungan hidup, hingga kebebasan menyampaikan pendapat. Momentum Sumpah Pemuda dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali peran generasi muda dalam memperjuangkan keadilan sosial dan perubahan di Indonesia.
Koordinator Jogja Memanggil, Bung Kus, menyampaikan sikap aliansi saat dikonfirmasi wartawan di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (28/10/2026).
Aliansi Jogja Memanggil menilai persoalan upah buruh, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, mahalnya pendidikan, konflik agraria, serta kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok pekerja.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transparansi anggaran negara, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar rakyat.
Selain isu kesejahteraan, massa turut menyuarakan penolakan terhadap tindakan represif dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Mereka juga meminta penghentian pembungkaman terhadap pengemudi ojek online (ojol) serta pemenuhan hak dan perlindungan bagi para pekerja sektor tersebut.
Dalam aksi memperingati Sumpah Pemuda tersebut, Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan 12 tuntutan. Di antaranya, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan transparansi hak guna usaha (HGU).
Aliansi juga mendesak penetapan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup layak, penyediaan pekerjaan yang bermartabat, pengusutan kasus Korupsi Mandala Krida, serta penghentian perampasan tanah dan eksploitasi alam.
Di bidang pendidikan, mereka menuntut penghapusan program MBG dan pengalihan anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Mereka juga meminta agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diprioritaskan bagi kepentingan rakyat.
Tuntutan lainnya mencakup penarikan militer ke barak, pembatalan pembangunan batalion teritorial, penolakan terhadap organisasi kemasyarakatan yang mereka kategorikan sebagai reaksioner, serta pembangunan wadah persatuan rakyat di setiap wilayah.
Aliansi turut mendesak penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat dan pembungkaman terhadap pengemudi ojol, sekaligus menuntut keadilan, kesejahteraan, dan jaminan hak menyampaikan pendapat bagi para pekerja transportasi daring tersebut.
Bagi Aliansi Jogja Memanggil, peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali semangat persatuan dan perjuangan kolektif.
Mereka menilai sejarah gerakan pemuda Indonesia menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, pengorganisasian massa, serta keberanian menyuarakan persoalan rakyat.
Aliansi juga menyoroti pentingnya membangun kembali solidaritas antara mahasiswa, buruh, pengemudi ojol, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok masyarakat lainnya. Persatuan tersebut dinilai penting agar berbagai tuntutan sosial tidak berhenti sebagai aksi sesaat.
Melalui demonstrasi yang berlangsung dari Kantor Gubernur DIY hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Aliansi Jogja Memanggil menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui perjuangan nyata untuk kesejahteraan, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kebebasan sipil.
Aksi ini sekaligus menjadi ruang bagi kaum muda untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah serta mendorong perubahan yang dinilai lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (Aga)
